Banjir merupakan hal yang biasa di daerah pesisir utara Jawa. Sampai pada taraf tertentu, banjir diakibatkan oleh perubahan iklim seperti peningkatan curah hujan dan naiknya permukaan air laut. Tetapi di daerah perkotaan, ada masalah tambahan berupa sejumlah besar air tanah yang diekstraksi dari tanah untuk digunakan sebagai air minum. Hal ini akan menurunkan tingkat permukaan tanah dan meningkatkan banjir. Hasilnya dapat segera terlihat: ada genangan air di jalanan hampir sepanjang hari karena air pasang mendorong air tanah sampai ke permukaan. Beberapa rumah sekarang terendam air secara permanen.
Banjir mengancam daerah pesisir perkotaan dengan dua cara: dari laut dan dari pedalaman melalui drainase air hujan melalui sungai dan kanal. Banjir besar merusak rumah dan infrastruktur, tetapi juga menyebabkan kondisi yang tidak higienis. Hal ini karena sebagian besar kota kecil memiliki saluran pembuangan terbuka, jadi ketika banjir terjadi, isi dari saluran pembuangan mengalir ke dalam kota. Wilayah perkotaan termiskin umumnya mengalami ketidaknyamanan terbesar, karena warga miskin tidak mampu mengambil tindakan yang diperlukan atau untuk pindah rumah.
Satu-satunya solusi jangka pendek untuk masalah air ini tampaknya adalah konstruksi sebuah polder. Sebuah polder adalah daerah dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul dimana permukaan air dikendalikan secara artifisial. Kebanyakan warga tidak mampu pindah ke area yang lebih tinggi sehingga masalahnya harus diatasi secara lokal. Pada saat yang sama, penurunan muka tanah akan terus berlanjut sampai diterapkannya suatu alternatif terhadap pengekstrakan air tanah. Untuk sementara waktu, satu-satunya jawaban adalah mengendalikan permukaan air.
Witteveen+Bos dilibatkan dalam proyek ini sebagai hasil dari sebuah seminar yang diselenggarakan oleh perusahaan di Jakarta pada tahun 2001 yang juga dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah Indonesia . Tema seminarnya adalah pengurangan masalah air di kota pesisir Indonesia dengan menciptakan sebuah sistem polder. Seminar tersebut menarik banyak minat dan menghasilkan inisiasi proses untuk menciptakan sebuah polder percontohan. Kota Semarang dipilih untuk polder ini terutama karena kelayakan pemerintahannya. Pemerintah Indonesia dan pihak berwenang di provinsi Jakarta, yang menghadapi masalah air yang sama, mengikuti perkembangan proyek polder dengan minat yang besar.
Sejumlah hal harus diorganisir sebelum polder dapat diciptakan: selain persiapan teknis, ada aspek kelembagaan. Belanda memiliki dewan air dan dewan air wilayah yang menangani pengelolaan air. Indonesia tidak memiliki hal sejenis pada skala yang sebanding. Jadi suatu dewan air dibentuk untuk mengelola polder percontohan tersebut. Polder tersebut diawasi oleh dewan air wilayah Belanda Schieland dan Krimpenerwaard. Dewan air baru tersebut terdiri dari delapan orang, termasuk tiga warga setempat, tiga profesor, dan dua orang yang mewakili pihak berwenang. Ada acara peletakan batu pertama di bulan April 2010 dimana Walikota Semarang, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum menandatangani perjanjian untuk melimpahkan wewenang kepada dewan air - beberapa di antaranya jauh jangkauannya berdasarkan standar Indonesia. Dewan air tersebut akan menyusun, menulis dan memberlakukan semua peraturan, prosedur dan protokol yang diperlukan untuk menjamin bekerjanya polder dengan baik.